Beranda > Bisnis > Penyelundupan Timah Marak, Pemerintah Diminta Tegas

Penyelundupan Timah Marak, Pemerintah Diminta Tegas

Upaya Pemerintah dinilai masih setengah hati.

Seorang pekerja memperlihatkan biji timah di sebuah pertambangan timah tradisional di Desa Damar, Belitung Timur.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mendesak pemerintah untuk segera menindak oknum aparat serta pengusaha nakal yang terlibat dalam praktik penyelundupan timah di Provinsi Bangka Belitung.

Menurut Marwan, praktik-praktik penyelundupan timah untuk menghindari pembayaran royalti ekspor ke negara maupun daerah penghasil merupakan penyakit lama yang hingga kini belum bisa diberantas oleh pemerintah.

“Buktinya smelter di Malaysia dan Singapura masih terus berproduksi, padahal seharusnya sekarang mereka sudah tidak bisa berproduksi lagi karena bahan bakunya selama ini dipasok dari Provinsi Bangka Belitung,” tegas Marwan dalam siaran persnya, Rabu 6 Maret 2013.

Menurut Marwan ini merupakan bukti lemahnya penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan pengusaha yang selama ini taat aturan. Karena itu, sejumlah pengusaha yang selama ini secara tertib membayar royalti,  berharap agar Permendag 78/2012 diawasi dengan benar.

Pengawasan, menurutnya, dilakukan dengan memberikan ijin ekspor hanya kepada perusahaan yang melampirkan bukti pembayaran royalti dari Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

Marwan sendiri menilai upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi komoditas timah di dalam negeri masih setengah hati. Padahal dengan potensi bahan baku timah yang dimiliki Indonesia, khususnya yang ada di Bangka Belitung, sepantasnya Indonesia merajai pangsa pasar produk timah di pasar global.

Lebih lanjut Marwan juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait minerba (mineral dan batubara) yang selama ini hanya fokus pada pertumbuhan ekspor, bukan pada sistem pengelolaan dan pengendalian cadangan minerba yang dimiliki Indonesia.

Khusus untuk timah, lanjut Marwan, data tahun 2006 cadangan yang  dimiliki Indonesia sebesar 900.000 ton. Jika setiap tahunnya diekspor sebesar 60.000 hingga 90.000 ton, maka cadangan yang kita miliki saat ini hanya tersisa untuk 10 hingga 12 tahun ke depan.

“Kalau tidak dikelola dengan benar potensi timah yang ada di Indonesia akan terus dinikmati oleh negara-negara lain,” kata Marawan.

Marwan juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menentukan lokasi pembangunan pabrik pengolahan timah, yang saat ini justru dibangun bukan di Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil bahan baku.

“Saya juga tidak habis pikir mengapa pabrik tin chemical yang nilai tambah produknya 20 kali lipat dari produk hulu justru dibangun di Banten, padahal seharusnya pabrik tersebut dibangun daerah penghasil agar royaltinya juga dinikmati oleh masyarakatnya,” kata Marwan.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: